|
|
Indonesia to suspend the implementation of import quota mandate; market participants remained on the lookPada tanggal 29 Februari 2024, dalam sesi pertemuan virtual dengan para importir, Surveyor Indonesia secara mengejutkan mengumumkan bahwa pemerintah bermaksud untuk suspend penerapan kuota impor yang diusulkan sebelumnya. |
|
Pada tanggal 29 Februari 2024, dalam sesi pertemuan virtual dengan para importir, Surveyor Indonesia secara mengejutkan mengumumkan bahwa pemerintah bermaksud untuk suspend pelaksanaan mandat kuota impor yang diusulkan sebelumnya yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 10 Maret 2024.
Surveyor Indonesia adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas pengumpulan data statistik penting yang penting untuk melaksanakan mandat tersebut.
Berdasarkan pengumuman tersebut, pihak berwenang sedang mempertimbangkan untuk menghapus 11 dari 12 produk petrokimia dari peraturan kuota impor, yaitu:
|
HS Code |
Name |
|
Combined and reported by CommoPlast |
|
|
3901.10.92 |
Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) |
|
3901.20.00 |
High-Density Polyethylene (HDPE) |
|
3902.10.40 |
Homo Polypropylene |
|
3901.11.10 |
Expandable Polystyrene (EPS) |
|
3903.19.20 |
High Impact Polystyrene (HIPS) |
|
3903.19.90 |
General Purpose Polystyrene (GPPS) |
|
3903.90.91 |
High Impact Polystyrene (HIPS) |
|
3903.90.99 |
|
|
3907.61.00 |
Polyethylene Terephthalate (PET) |
|
3907.69.10 |
|
|
3907.69.90 |
|
Rupanya, satu-satunya produk polyolefin yang masih menghadapi aturan kuota impor 10 Maret 2024 ini adalah PP Block Copolymer dengan kode HS pos 3902.30.90.
Namun perlu dicatat bahwa Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan belum menandatangani Surat Edaran resmi terkait revisi keputusan tersebut, sehingga pelaku pasar dihimbau untuk bersikap wait and see.
NOT A CAUSE FOR CELEBRATION
Berbicara kepada CommoPlast pada acara Meet@CommoPlast Jakarta 2024 pada tanggal 29 Februari 2024, berbagai pelaku pasar memperkirakan penangguhan penerapan kuota impor (jika terjadi) mungkin bersifat sementara dan terdapat kemungkinan besar bahwa pemerintah akan menghidupkan kembali mandat dalam kebijakan tersebut di masa depan.
“Peraturan ini pada prinsipnya akan memperlancar proses supply-demand serta pemungutan pajak penghasilan perusahaan. Kami percaya ini hanya masalah waktu sebelum pemerintah menerapkan kembali skema ini,” komentar seorang manufaktur. Sumber tersebut mengatakan, kondisi perekonomian yang lesu saat ini juga membatasi kemampuan pemerintah untuk menjalankan mandat kali ini.
Seperti yang telah dibahas pada acara Meet@CommoPlast Jakarta 2024, terkecuali LLDPE, Indonesia masih sangat bergantung pada impor poliolefin untuk memenuhi permintaan lokal. Dua proyek petrochemical baru yakni Chandra Asri II dan PT Pertamina Rosneft masih dalam tahap pengembangan dan diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk menyelesaikan pembangunannya. Meningkatkan hambatan perdagangan ketika pasokan lokal yang belum siap akan membahayakan pertumbuhan industry pasar hilir.
