Print

Pemerintah Indonesia telah mengubah rencananya untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, Bloomberg melaporkan. Kebijakan yang direvisi ini saat ini hanya ditargetkan untuk barang-barang mewah dan tidak mengubah tarif barang-barang lainnya.

Keputusan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kritik, khususnya mengenai dampak kenaikan PPN sebesar 1% terhadap konsumsi dan aktivitas manufaktur, yang keduanya sudah terpuruk akibat tekanan inflasi yang tinggi. Kritikus juga menyoroti kekhawatiran mengenai dampak kenaikan pajak terhadap pertumbuhan produk domestik bruto, dengan alasan bahwa hal tersebut akan mengurangi kemampuan negara untuk memenuhi target pemerintah sebesar 8% pada tahun 2025.

Bagi industri polyolefin, perkembangan ini mungkin menandakan potensi penundaan peraturan, karena ketidakpastian seputar kenaikan PPN telah membuat perilaku pembelian tetap hati-hati selama beberapa minggu. Meskipun spekulasi telah menunjukkan bahwa barang-barang non-mewah mungkin tidak akan terpengaruh, para pelaku pasar saat ini telah menerima arahan yang lebih jelas.

“Dengan kepastian yang lebih besar bahwa konsumsi rumah tangga mungkin tidak terkena dampak signifikan dari kenaikan pajak, permintaan akan mengalami peningkatan, sehingga berpotensi meningkatkan pembelian bahan mentah,” kata salah satu pelaku pasar.

Manufaktur di sektor HPDE termasuk yang menaruh harapan, mengingat laporan awal bahwa, pada bulan Desember, pesanan produk barang jadi telah turun sebesar 15% dibandingkan bulan sebelumnya.

Namun, para pelaku pasar tetap waspada, menyadari bahwa tantangan besar masih ada. Hambatan yang masih ada terhadap peningkatan aktivitas perdagangan termasuk depresiasi Rupiah, persediaan manufaktur yang terbatas, dan investigasi anti-dumping yang sedang berlangsung. 

------------------------------------

Written by: Derek Yong Zher

Country
Indonesia