Print

Pemerintah India, dalam pernyataan resmi pada 18 November 2025, memutuskan tidak melanjutkan penerapan bea antidumping atas impor PVC, efektif membatalkan langkah-langkah yang lalu direkomendasikan oleh Directorate General of Trade Remedies (DGTR).

DGTR menyelesaikan penyelidikan selama 18 bulan pada 14 Agustus, merekomendasikan bea atas impor PVC dari China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Amerika Serikat, beralasan adanya kerugian material bagi industri lokal. Bea diusulkan berkisar antara USD 22/ton hingga USD 284/ton tergantung eksportirnya.

Tapi Kementerian Keuangan memilih tidak menerapkan langkah pengamanan itu, mempertimbangkan panduan dari Niti Aayog India dan Komite Tingkat Tinggi Reformasi Regulasi Non-Keuangan. Pejabat menyebutkan perlunya menghindari intervensi yang tidak perlu atas bahan baku antara yang banyak diperdagangkan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan, keselamatan, atau lingkungan.

Kementerian juga menyoroti potensi kenaikan biaya input yang bisa mengganggu rantai pasok dan mengurangi daya saing, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Keputusan ini juga sejalan dengan norma internasional, karena negara-negara manufaktur besar umumnya menahan diri dari mengenakan bea atas bahan baku penting untuk melindungi nilai tambah lokal.

Penyelidikan antidumping, diluncurkan pada Maret 2024 mengikuti petisi bersama dari produsen lokal Chemplast Cuddalore Vinyls Limited (CCVL), DCM Shriram Limited, dan DCW Limited, dengan cepat menjadi polemik. Penyelidikan itu menghadapi berbagai tantangan dari para pemangku kepentingan industri, menyebabkan penundaan berulang dan beberapa perpanjangan tenggat waktu penting.

Keputusan ini mengikuti pencabutan beberapa Quality Control Orders (QCO) dari Bureau of Indian Standards (BIS) yang mencakup PP, PE, PVC, dan polimer penting lainnya, yang diformalisasi pada 12 November 2025.

Namun, para analis memperingatkan meski pelonggaran regulasi waktu dekat dapat menguntungkan para produsen, pendekatan waktu panjang pemerintah terhadap pengendalian kualitas dalam kerangka “Make in India” tetap tidak pasti. Dengan bea antidumping dibatalkan dan QCO dicabut, para importir dan konverter (manufaktur) bisa mengharapkan lingkungan regulasi yang lebih lancar dalam waktu dekat, meski langkah-langkah di masa depan harus menyeimbangkan daya saing industri dengan standar kualitas produk. 

Written by: Aiman Haikal

Country
India