Update: India delays final ruling on ADD probe into suspension PVC imports

Pengadilan Tinggi India mengeluarkan perintah tetap yang memperpanjang tenggat waktu penyelidikan anti-dumping terhadap impor PVC selama satu bulan, menurut sumber pasar. Penyidikan diluncurkan pada 26 Maret 2024 ini merespons petisi dari produsen lokal besar dan mengkaji dugaan impor dari China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat menyebabkan kerugian signifikan bagi industri PVC India. 

Berdasarkan ketentuan konstitusional, awalnya pihak berwenang diharuskan mengeluarkan temuan akhir dalam waktu 12 bulan sejak dimulainya penyelidikan. Namun, keputusan terbaru memberikan perpanjangan waktu, memungkinkan penentuan kesimpulan lebih menyeluruh. 

Seperti dilaporkan sebelumnya, otoritas India merilis temuan awal pada 30 Oktober 2024 yang merekomendasikan tarif signifikan terhadap berbagai produsen dari tujuh negara yang menjadi sasaran. Ketidakpastian berkepanjangan atas keputusan akhir ini mengganggu pasar PVC India dalam beberapa bulan terakhir. 

"Namun, pasar semakin terbiasa dengan kemungkinan hasil penyelidikan ini. Sebagian besar pemasok PVC utama ke India sudah mendapat bea masuk, menyisakan sedikit pilihan bagi pembeli untuk pasokan stabil. Jika tarif yang diusulkan diberlakukan, pembeli India akan mempunyai biaya produksi lebih tinggi alih-alih perubahan berarti dalam dinamika pasokan," komentar seorang sumber industri. 

Penyelidikan ini juga tumpang tindih dengan ketegangan perdagangan yang meluas, terutama kebijakan agresif yang diterapkan Amerika Serikat awal tahun ini, termasuk usulan tarif timbal balik terhadap semua mitra dagang AS. Pada 27 Februari, Bloomberg melaporkan pemerintah India sedang mempertimbangkan langkah menurunkan bea masuk atas beberapa impor AS termasuk otomotif, produk pertanian, bahan kimia, farmasi kritis, dan perangkat medis untuk mengurangi dampak potensi tarif balasan AS. 

Perkembangan ini menambah lapisan kompleksitas dalam kasus anti-dumping yang sedang berlangsung, karena pemasok AS bisa menghadapi tarif tertinggi di bawah usulan kebijakan tersebut.