Media: Vietnam proposes VAT cut to 8% to boost consumption and economic growth

Vietnam sedang menyusun rencana pemotongan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) standar dari 10% menjadi 8%, sebuah intervensi fiskal strategis yang bertujuan mendorong konsumsi lokal dan menguatkan momentum ekonomi hingga 2025-2026. 

Menurut laporan media lokal, proposal ini menargetkan pemotongan PPN 2% untuk berbagai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi, bisnis, pariwisata dan konsumsi. Langkah ini dirancang meringankan beban biaya bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga meningkatkan daya beli, menghidupkan konsumsi lokal serta menciptakan lapangan kerja. 

Sektor kunci yang diperkirakan mendapat manfaat pengurangan PPN meliputi teknologi informasi, produk logam fabrikasi, minyak bumi olahan, bahan kimia, batu bara impor, bensin dan minyak. Patut dicatat meski penurunan ini tidak berlaku untuk sebagian besar sumber daya alam dan mineral, beberapa barang terkait produksi penting yakni seperti produk pertambangan dan logam tertentu termasuk dalam cakupannya. 

Jika disetujui oleh Kementerian Keuangan, kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Juli 2025 hingga 31 Desember 2026. 

Otoritas memperkirakan langkah ini dapat menyebabkan defisit penerimaan fiskal sekitar VND 121,74 triliun selama masa kebijakan VND 39,54 triliun di semester kedua 2025 dan tambahan VND 82,2 triliun di 2026. Namun, pembuat kebijakan berharap pada efek multiplier: penurunan harga konsumen, pengurangan biaya input bagi bisnis, peningkatan daya saing produk domestik serta penciptaan lapangan kerja melalui stimulasi permintaan. 

Penurunan PPN ini merupakan bagian strategi makroekonomi yang meluas untuk mengatasi permintaan lokal yang lesu dan memberikan bantuan siklikal di tengah tantangan eksternal. Jika dilaksanakan dengan efektif, kebijakan ini bisa memperkuat outlook pemulihan pasca-pandemi Vietnam dan meningkatkan ketahanan dari industri serta ekspornya.