Indonesia abolishes import quotas on PP block copolymer, nine other commodities in sweeping deregulation drive

Dalam sebuah langkah reformasi kebijakan yang tegas, pemerintah Indonesia telah mencabut kuota impor untuk PP block copolymer dan sembilan kelompok komoditas lainnya, menandai pergeseran yang jelas menuju liberalisasi perdagangan dan penyederhanaan regulasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mengatasi hambatan yang selama ini mengganggu pengadaan bahan baku industri.

Paket deregulasi ini diumumkan dalam konferensi pers pada Senin pagi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai respons strategis terhadap volatilitas perdagangan global yang sedang berlangsung.

“Paket kebijakan ini dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing, dan mendorong penciptaan lapangan kerja,” ujar Hartarto. “Dengan mengurangi hambatan regulasi, khususnya dalam perizinan impor, kami ingin menarik investasi baru serta menjaga keberlanjutan investasi yang sudah ada—terutama di sektor padat karya.”

Inti dari perubahan ini adalah revisi terhadap peraturan Kementerian Perdagangan—Permendag No. 36/2023 dan No. 8/2024—yang sebelumnya memberlakukan kuota impor tahunan terhadap berbagai produk. Dalam kerangka lama tersebut, importir diwajibkan memperoleh persetujuan kuantitas tetap dari pemerintah, yang sering kali menyebabkan gangguan dalam siklus pengadaan dan ketidakpastian dalam rantai pasok, khususnya menjelang masa berakhirnya izin.

PP block copolymer merupakan bahan baku utama bagi produsen kemasan, komponen otomotif, dan barang kebutuhan rumah tangga. Waktu penghapusan kuota ini sangat penting, mengingat produk ini tengah menjadi subjek penyelidikan anti-dumping terhadap impor dari Korea Selatan, Vietnam, UEA, Malaysia, dan Singapura. Meskipun bea anti dumping telah diusulkan untuk sementara ini, keputusan akhir dari Kementerian Keuangan masih ditunggu.

Pelaku industri menyambut baik deregulasi ini, menyebutnya sebagai langkah yang telah lama dinantikan untuk memperlancar rantai pasok. Namun, beberapa pihak memperingatkan bahwa dampak positif kebijakan ini bisa berkurang apabila bea masuk anti-dumping tetap diberlakukan atas impor PP block copolymer, yang berpotensi mengimbangi manfaat dari pencabutan kuota.

Ruang lingkup deregulasi ini melampaui sektor petrokimia, mencakup total 10 kelompok komoditas dan ratusan kode HS yang sebelumnya memerlukan izin impor. Kebijakan yang telah direvisi ini menghapus persetujuan berbasis kuota untuk produk-produk mulai dari hasil kehutanan dan pupuk hingga alas kaki dan sepeda.

Daftar Komoditas yang Diuntungkan dari Deregulasi:

·       Produk kehutanan – 441 kode HS

·       Pupuk subsidi – 7 kode HS

·       Bahan baku plastik (termasuk PP block copolymer) – 1 kode HS

·       Sakarin, silamat, dan sediaan aromatik berbasis alkohol – 2 kode HS

·       Produk bahan bakar – 9 kode HS

·       Bahan kimia tertentu – 2 kode HS

·       Mutiara – 4 kode HS

·       Nampan makanan – 2 kode HS

·       Alas kaki – 6 kode HS

·       Sepeda roda dua dan roda tiga – 4 kode HS

-selesai-