India rescinds BIS mandates on PP, PE, PVC and other key polymers

Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk India mencabut Quality Control Orders (QCO) dari Bureau of Indian Standards (BIS) yang mencakup berbagai produk petrokimia, menandai perubahan kebijakan signifikan dalam upaya pemerintah selama bertahun-tahun mengatur kualitas bahan baku impor.

Keputusan itu diformalkan dalam pemberitahuan 12 November berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang BIS 2016, dilakukan setelah konsultasi dengan BIS. Pencabutan ini berlaku segera, meski tindakan atau kelalaian di bawah perintah lalu tetap sah.

QCO yang dicabut mencakup sejumlah material upstream dan downstream, termasuk: 

Inisiatif QCO pertama kali diperkenalkan pada 2021 sebagai bagian dari upaya regulasi yang meluas untuk memberlakukan standar kualitas seragam dan menekan masuknya material berkualitas rendah ke pasar kimia dan plastik India. Sementara mandat untuk PE dan EVA mulai berlaku pada 5 Januari 2024 setelah hampir tiga tahun persiapan, peluncuran PP dan PVC berulang kali menghadapi penundaan karena tantangan operasional dalam menyelaraskan produsen global dengan kerangka sertifikasi India.

Batas waktu implementasi untuk PP dan PVC ditunda beberapa kali, terbaru hingga 24 Oktober dan 24 Desember 2025. Pencabutan ini dengan efektif membatalkan batas waktu itu, menghentikan mandat yang tertunda secara langsung.

Di bawah kerangka QCO, produsen diwajibkan memperoleh sertifikasi BIS melalui proses ketat yang melibatkan audit langsung dan persetujuan fasilitas produksi. Hanya pemasok bersertifikat yang bisa memberi label kemasan mereka dengan standar BIS untuk pengiriman ke India, sementara kargo yang dialihkan ke pasar lain memerlukan izin tambahan dari otoritas bea cukai.

Pelaku industri mengatakan pencabutan ini bisa mengurangi pembatasan impor dan meningkatkan pasokan bahan baku bagi konverter (manufaktur) lokal dalam waktu dekat. Pada saat sama, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pendekatan waktu panjang pemerintah terhadap pengendalian kualitas di bawah kerangka “Make in India”, terutama polimer kritis seperti PP dan PVC yang sudah menghadapi kesulitan kepatuhan berkelanjutan. 

Written by: Farid Muzaffar