Freightos Baltic: Gulf bottlenecks intensify as regulatory pushback challenges carrier surcharges

Baca lebih detail di Freightos

Pasar angkutan laut semakin terfragmentasi, gangguan akut terkonsentrasi di kawasan Timur Tengah, sangat kontras dengan stabilitas relatif di jalur perdagangan global utama. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pelayaran melalui Selat Hormuz setelah konsesi (pemblokiran) terbaru Iran, kendala logistik yang mengakar terus menghambat normalisasi arus.

Operator pelayaran terpaksa mengalihkan kargo melalui hub transshipment sekunder di sepanjang pantai barat India, dilengkapi layanan shuttle ke Oman dan UEA. Namun, koridor alternatif ini tidak memiliki kapasitas struktural untuk menyerap volume dialihkan, sehingga mendorong tarif spot Shanghai–Jebel Ali melampaui $7.000/FEU. Tekanan ini menjalar ke rantai pasok regional, pelabuhan di UEA mengalami keterlambatan sandar lebih dari satu minggu dan kekurangan truk parah menyebabkan kargo darat tertahan.

Di luar Timur Tengah, pasar kontainer yang luas sebagian besar tetap terlindungi dari gangguan. Pergerakan tarif spot di koridor utama timur–barat cenderung lemah, mencerminkan permintaan pasca-liburan lesu. Tarif Transpasifik hanya naik tipis, harga ke Pantai Barat AS meningkat 3% menjadi $2.100/FEU dan ke Pantai Timur naik 4% menjadi $3.100/FEU. Rute Asia–Eropa tetap datar, menegaskan keterbatasan operator dalam menerjemahkan risiko geopolitik regional menjadi kenaikan tarif lebih luas saat pasar memasuki periode musiman sepi.

Sebagai respons terhadap meningkatnya biaya operasional, operator pelayaran mendorong langkah pemulihan biaya, termasuk usulan surcharge bahan bakar darurat sebesar $200–500/FEU di berbagai rute serta rencana General Rate Increase (GRI) untuk April. Namun, implementasinya menghadapi resistensi semakin besar. Para pengirim menyuarakan kekhawatiran atas potensi penagihan ganda bersamaan dengan penyesuaian standar Bunker Adjustment Factor (BAF), sehingga memicu pengawasan regulasi lebih ketat.

Otoritas mulai menolak tindakan penetapan harga yang dianggap berlebihan. Komisi Maritim Federal AS menolak permintaan operator menghapus periode pemberitahuan 30 hari untuk surcharge bahan bakar, alasan justifikasi biaya tidak memadai, sementara regulator di India memperkenalkan mekanisme pengaduan formal yang menargetkan praktik penetapan harga predator. Cara operator menavigasi pembatasan ini akan menjadi krusial dalam beberapa minggu ke depan, ketika upaya memulihkan margin berbenturan dengan kondisi permintaan lemah dan pengawasan regulasi yang meningkat.

Written by: Aiman Haikal