India’s petrochemical import relief receives extension as gradual normalisation targeted

Kementerian Keuangan India memperpanjang pembebasan bea masuk atas impor produk petrokimia selama 15 hari lagi, sehingga masa berlaku fasilitas itu diperpanjang hingga 15 Juli dari batas waktu semula pada 30 Juni. Langkah ini diambil untuk menghindari penghentian mendadak yang dapat mengganggu manufaktur yang masih bergantung pada fasilitas itu untuk memperoleh bahan baku dan produk antara.

Fasilitas pembebasan bea masuk ini pertama kali diberlakukan pada 1 April, ketika gangguan rantai pasokan di Asia Barat mendorong pemerintah memberikan pembebasan penuh bea masuk atas impor produk petrokimia penting. Kebijakan itu juga bertepatan dengan periode ketika perusahaan pemasaran minyak milik negara diarahkan untuk memprioritaskan produksi LPG dibanding produk lainnya. Konflik itu menyebabkan pasokan petrokimia lokal menjadi lebih ketat dari biasanya, dan pembebasan bea masuk dirancang menutup kekurangan itu dengan menjaga harga impor tetap rendah bagi pengguna downstream.

India mengimpor sekitar 90% kebutuhan minyak bumi, hampir separuh volumenya melewati Selat Hormuz, jalur sempat terblokir setelah perang Iran dimulai pada akhir Februari. Tekanan pasokan inilah menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan bea masuk darurat itu. Sejak itu, harga minyak bumi telah melemah seiring Amerika Serikat dan Iran bergerak menuju perundingan perdamaian, sementara meredanya tekanan inflasi juga mengurangi kebutuhan bagi Reserve Bank of India untuk menaikkan suku bunga. Kedua perkembangan itu kemungkinan menjadi dasar Kementerian Keuangan dalam memosisikan perpanjangan ini sebagai langkah transisi, bukan kebijakan waktu panjang.

Situasi di Asia Barat berangsur stabil, kementerian memilih memberikan perpanjangan singkat dibanding langsung menghentikan fasilitas itu. Daftar produk yang memperoleh pembebasan bea masuk tetap tidak berubah dibanding pemberitahuan lalu. Seluruh produk tercakup akan memperoleh manfaat dari tambahan masa berlaku ini, pemerintah menyatakan kebijakan itu sebagai bentuk dukungan terhadap sektor industri sekaligus sebagai penyangga bagi konsumen produk akhir di sepanjang rantai downstream.

Perpanjangan ini memperlihatkan New Delhi memandang proses normalisasi kondisi pasar masih berlangsung bertahap dan belum sepenuhnya selesai. Mengingat sifat perpanjangan sementara, peninjauan kembali kebijakan ini menjelang batas waktu baru pada 15 Juli diperkirakan akan dilakukan.

Written by: Farid Muzaffar